Jumat, 12 April 2019

MAPEL INFORMATIKA ITU MUDAH !

Tahun pembelajaran 2019/2020 merupakan tahun pertama dimana mata pelajaran Informatika akan dibelajarkan secara terstruktur kepada peserta didik. Sebagai tahap awal, sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018, Informatika pada jenjang SMP akan dilaksanakan sebagai mata pelajaran pilihan, yakni "Prakarya dan/atau Informatika". Sedangkan pada jenjang SMA (Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018, Informatika akan dilaksanakan sebagai mata pelajaran pilihan (Lintas Minat).  Masuknya Informatika sebagai mata pelajaran Pilihan (Lintas Minat) pada jenjang SMA memiliki dasar yang cukup kuat, yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 77K ayat 4 butir d yakni kelompok "Peminatan Lainnya".

Jika melihat pengalaman kelahiran mata pelajaran TIK sebagai mata pelajaran WAJIB pada tahun 2006 (KTSP 2006) yang didahului dengan kehadiran mata pelajaran TIK/Komputer di tahun 2004 (KBK 2004) di sebagian sekolah piloting atau pelaksana terbatas KBK. Maka blueprint Informatika pun di rancang untuk dapat dilaksanakan secara terstruktur sebagai mata pelajaran wajib mulai tahun 2021 di semua jenjang, sedangkan untuk awal ini masih sebagai mata pelajaran pilihan. Hal ini dilakukan untuk menyambut era Industri 4.0 dan untuk membiasakan peserta didik berfikir komputasi (computational thinking) sebagai basic skill ke-4 yang harus dikuasai peserta didik selain membaca, menulis dan berhitung.

Sebagai pembanding, India yang memiliki jumlah penduduk 5 kali lipat Indonesia pada grade 11 dan 12 juga mengajarkan TIK sebagai mata pelajaran PILIHAN untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Pada grade 11 dan 12 peserta didik dikenalkan dan diajarkan Computer Science untuk siswa jurusan Ilmu Alam sedangkan untuk siswa jurusan Ilmu Sosial dan Humanis atau Bahasa dikenalkan dan diajarkan Informatics dengan jumlah jam tatap muka mencapai 8x40 menit per minggu. Sedangkan untuk jenjang SD pada grade 3 hingga 5 (2x40 menit per minggu) dan grade 6 hingga 10 (5x40 menit per minggu) peserta didik dikenalkan dengan Computer Science dan Informatics sebagai mata pelajaran WAJIB sebagai dasar agar siswa lebih mudah dalam menerima materi pada grade 11 dan 12. 
Jam TIK Dunia (2017)

Bagaimana dengan jam mata pelajaran Informatika ? Pada jenjang SMP karena merupakan mata pelajaran pilihan maka Informatika mendapat alokasi waktu 2 JP sedangkan pada jenjang SMA mendapat alokasi waktu 3 JP. Kedepan seiring dengan rencana akan diwajibkannya mata pelajaran Informatika di setiap jenjang, bahkan dapat masuk dalam kelompok mata pelajaran A (umum) tentu akan semakin memperkuat posisi Informatika sebagai sebuah cabang ilmu dasar.

Bersama Hadi Partovi - Code.Org 

Kebijakan mata pelajaran Informatika yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada era Prof. Muhadjir Effendy ini merupakan sebuah terobosan besar untuk meningkatkan daya saing anak bangsa sekaligus untuk ketahanan nasional serta untuk memecahkan kebuntuan tentang polemik mata pelajaran TIK yang sebelumnya telah dihapuskan dengan dikeluarkannya PP 32 tahun 2013. Dan layaklah Mendikbud beserta jajarannya memperoleh apresiasi dari insan dan penggiat TIK atas kebijakan ini.
Bersama Mitchel Resnick - MIT Media Lab 

Saat ini, berbagai pihak yang terlibat dalam mendorong lahirnya kebijakan Informatika ini terus berpacu dengan tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang untuk menyiapkan pendukung dari Struktur Kurikulum yang sudah diterbitkan terlebih dahulu dengan lahirnya Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 yang didalamnya terdapat KI/KD mata pelajaran Informatika jenjang SMP/SMA sederajat. Selanjutnya PUSKURBUK/PUSKURBEL masih terus memfinalisasi untuk KI/KD Informatika jenjang lainnya (SD/SMK) termasuk menyiapkan contoh model silabus, RPP, dan repositori bahan ajarnya.

Scratch Programming : 
Bersama Siswa Grade 8 di Korea Selatan

Disisi lain Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga telah menyiapkan program peningkatan kompetensi guru TIK/Informatika yang memang menjadi kewenangannya agar guru dapat melaksanakan pembelajaran informatika sesuai dengan tujuan di lahirkannya mata pelajaran ini berupa ToT hingga pelatihan guru melalui pemberdayaan komunitas guru pembelajar melalui wadah forum MGMP di daerah, bahkan pada tanggal 3 - 23 Maret 2019 yang lau GTK telah memberangkatkan guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan "CODING SKILL"  di India yang salah satu tujuannya untuk menyiapkan guru-guru dalam pembelajaran Informatika di sekolah serta mendesiminasikan dan menerapkan ilmu yang didapatnya di Indonesia.

Tim Coding Skill Indonesia

Asosiasi Guru Teknologi Informasi Indonesia (AGTIFINDO.OR.ID) sebagai salah satu organisasi profesi guru TIK/KKPI, Produktif kelompok TIK SMK dan Insan TIK menyambut baik kebijakan mata pelajaran Informatika ini dan terus mendorong agar Informatika ini menjadi mata pelajaran Wajib pada Kelompok A (Umum) di semua jenjang. Dan saat ini juga tengah menyiapkan turunan dari KI/KD (Permendikbud 37 Tahun 2018 ) sebagai alternatif bagi guru sambil menunggu hasil dari PUSKURBUK - BALITBANG berupa Analisis KI/KD yang berisi Lingkup Materi dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) model silabus, RPP, model pembelajaran dan bahan ajar hingga teknik membelajarkan mata pelajaran Informatika kepada peserta didik.

Dalam permendikbud 35 dan 36 Tahun 2018, dinyatakan bahwa mata pelajaran Informatika dilaksanakan mulai tahun ajaran 2019/2020 sesuai dengan "kesiapan sekolah". Pertanyaan selanjutnya adalah ukuran dari kesiapan sekolah, yakni sarana dan prasarananya, tenaga pengajarnya (guru) serta administrasi pembelajarannya. 

Saat ini hampir semua sekolah di jenjang SMP dan SMA serta sederajat telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) artinya jika "ukuran" sarana tersebut adalah "Komputer" dan "Koneksi Internet" maka salah satu syarat "Kesiapan Sekolah" telah terpenuhi. Bahkan untuk sekolah-sekolah dengan Akreditasi A pastinya sudah pula prasaran pendukung lainnya seperti ruangan dan jaringan komputer.

Jika ukuran "kesiapan sekolah" adalah tenaga pengajar atau guru, maka hampir bisa dipastikan sekolah-sekolah dengan Akreditasi A bahkan Akreditasi B masih memiliki guru TIK minimal untuk bisa mengajarkan Informatika di kelas 7 (SMP) dan 10 (SMA). 

Jika ukuran "kesiapan sekolah" adalah masalah kompetensi, kesiapan dan kewenangan guru dalam mengajar Informatika, maka semua Guru TIK baik yang LINIER maupun yang tidak linier NAMUN memiliki Sertifikat pendidik TIK/KKPI dapat mengajar Informatika. Sertifikat pendidik merupakan bukti profesionalitas guru kompeten di bidang tersebut. Seperti halnya mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) yang tidak pernah ada LPTKnya dan masih sedikit yang tersertifikasi PKWU bahkan beberapa mata pelajaran sperti Matematika, IPA, Ekonomi, Kimia, Fisika, Biologi danpat mengajar dan "dianggap" kompeten mengajar PKWU padahal Ijazah dan Sertifikasinya tidak Linier, lalu mengapa untuk Informatika dipermasalahkan?

Perlu diketahui dan difahami, bahwa mata pelajaran Informatika merupakan "mata pelajaran baru" sehingga wajar saja ditahun-tahun pertama, guru-guru masih beradaptasi dengan mata pelajaran ini, seperti halnya dahulu saat TIK baru diterapkan di Kurikulum 2006, guru-guru non-TIK cepat belajar dan beradaptasi dengan mata pelajaran TIK tersebut, termasuk saat PKWU baru lahir di 2013, guru-guru PKWU juga dapat beradaptasi dengan cepat.

Kuncinya ada kemauan dari guru-guru TIK untuk keluar dari "ZONA NYAMAN", karena jika tidak mata pelajaran Infromatika akan diisi oleh alumni-alumni LPTK yang baru (fresh graduated) atau guru-guru mapel lain seperti Matematika dan Fisika yang saat mereka masih kuliah juga mendapatkan dasar tentang algoritma pemrograman. 

Project : Kolaborasi TIK dan Kimia

Disisi lain, mengenai kesiapan guru dalam mengajar Informatika merupakan PR kita bersama untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh GTK/LPTK/LPMP , penguatan serta workshop di forum-forum MGMP serta melalui organisasi profesi semisal AGTIFINDO yang juga memiliki cabang hingga kedaerah-daerah untuk penyebaran informasi dan pelatihan baik secara langsung maupun daring. Sehingga rasanya sudah tidak relevan masalah kompetensi guru menjadi handicap, terlebih ditahun awal diterapkan Informatika ini.

Akhirnya, "kesiapan sekolah" lebih kepada "Kemauan" dan "Kebijakan" para pengambil kebijakan di satuan pendidikan yakni Kepala Sekolah, Kurikulum maupun Manajemen Sekolah lainnya. Lebih kepada pertimbangan penggajian atau lebih kepada pertimbangan pemenuhan beban mengajar mata pelajaran lain.

Mata pelajaran Informatika merupakan Investasi negara yang tidak hanya semata untuk generasi mendatang namun lebuh dari itu yakni untuk kedaulatan dan ketahanan nasional bangsa dan negara kita dibidang teknologi informasi yang akan berpengaruh di bidang-bidang lainnya. Investasi mata pelajaran Informatika merupakan wujud dari "Membeli Masa Depan Dengan Harga Sekarang !"

Hamster Robot with Schratch 

Untuk rekan-rekan sahabat dan seperjuangan, jangan "Takut" terhadap Informatika, jangan "Takut" untuk keluar dari zona nyaman, karena cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Akan lebih baik jika kita siapkan semuanya dari sekarang. Untuk bisa mengajar Informatika tidak harus anda ahli matematika, cukup anda faham logika matematika dan algoritma pemrograman. Untuk bisa faham, anda harus berlatih dan untuk bisa mahir anda harus terbiasa. Berfikir Komputasi (Computational Thinking) merupakan modal dasar untuk menumbuhkan kemampuan itu didalam diri anda dan peserta didik anda.

Apakah semua guru PJOK bisa berenang ? Apakah semua guru Fisika bisa membuat Pesawat Terbang? Apakah semua guru Kimia bisa meramu obat ? Apakah semua guru Matematika menguasai dan fasih ilmu Geometri, Aljabar, dan Aritmatika ? Apakah Albert Einstein pernah sekolah atau ilmunya didapat disekolah ? Apakah Wright bersaudara adalah guru fisika ? Semua membutuhkan proses, begitu pula dengan Guru TIK dan sisa waktu yang tersisa cukup untuk menyiapkan segalanya.

Salam Perjuangan dan Semangat Pagi !

Fathur Rachim,S.Kom.M.Pd
Ketua Umum DPP AGTIFINDO


Rabu, 19 September 2018

Tanggapan Mata Pelajaran INFORMATIKA

Mata pelajaran TIK/KKPI yang dihapuskan didalam kurikulum 2013 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan setelah tiga kali berganti menteri pendidikan, maka titik terang terhadap era baru mata pelajaran TIK/KKPI semakin jelas, yakni dengan akan ditetaskannya kebijakan Mata Pelajaran Informatika. Dan kebijakan baru ini tentu akan menyudahi polemik dan perdebatan mengenai Peran Guru TIK/KKPI yang terdapat didalam Permendikbud 68 Tahun 2014 dan Permendikbud 45 Tahun 2015.

Dalam kesempatan ini AGTIFINDO mengucapkan terimakasih kepada Prof Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama jajarannya, khususnya Balitbang Kemdikbud dimana di era kepemimpinan beliau, TIK/KKPI bisa bertransformasi kembali menjadi sebuah mata pelajaran baru yang  futuristik. 

Kami juga mengampresiasi perjuangan semua pejuang TIK/KKPI baik yang berjuang di dunia nyata maupun yang berjuang di dunia maya melalui berbagai media sosial, baik yang langsung maupun yang dibelakang layar, baik materi maupun immateri. Jasa kalian untuk ketahanan nasional bangsa ini dibidang teknologi memasuki revolusi industri ke 4 sangat luar biasa.

Perlu diketahui bersama bahwa design mata pelajaran Informatika saat ini bentuknya masih pilihan atau optional, bergantung dari kebijakan sekolah atau satuan pendidikan masing - masing dengan skenario menyelenggarakan mata pelajaran INFORMATIKA atau PRAKARYA atau menyelenggarakan kedua mata pelajaran tersebut secara bersamaan.

Meskipun sudah ada titik terang bahkan kemajuan dibandingkan kebijakan sebelumnya, namun kebijakan ini akan dapt menimbulkan gesekan dan singgungan ditatanan bawah saat implementasi disekolah karena PRAKARYA akan diperebutkan oleh guru-guru mata pelajaran diluar Informatika untuk memenuhi kebutuhan kekurangan jam dan akhirnya mata pelajaran INFORMATIKA hanya "nebeng nama" dalam regulasi terbaru nanti.

Sudah saatnya para pengambil kebijakan lebih serius menyikapi hal ini, agar kebijakan mata pelajaran Informatika nantinya dapat bersifat FINAL, tidak seberti kebijakan sebelumnya yang terkesan tambal sulam, dimana ketika mapel TIK/KKPI dihapuskan lalu disodorkan Permendikbud 68, Lalu direvisi dan disodorkan kembali Permendikbud 45 dan disodorkan lagi juknisnya yang pada tatanan implementatif dilapangan tidak berjalan karena Sifatnya yang OPTIONAL atau pilihan.

Begitu pula dengan kebijakan mata pelajaran informatika ini, diharapkan sudah mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan pada regulasi-regulasi sebelumnya yakni mulai dari kewenangan mengajar mata pelajaran Informatika yang harus mengakomodir semua guru-guru yang telah mengajar TIK/KKPI saat ini dengan latar belakang pendidikan yang beragam termasuk mengenai sekolah-sekolah dengan rombongan belajar kecil yang melaksanakan regulasi baru ini.

Mata pelajaran Informatika diharapkan tidak sekedar pilihan/optional, mata pelajaran Informatika mestinya masuk dalam kelompok mata pelajaran kelompok B, bahkan AGTIFINDO mengusulkan agar mata pelajaran Informatika dapat masuk kedalam mata pelajaran kelompok A setara dengan kemampuan Bahasa Inggris. 

Mengapa harus masuk mata pelajaran kelompok A ? karena kemampuan bahasa inggris dan penguasaan Informatika merupakan modal dasar bagi siswa untuk bisa hidup di zaman mereka nantinya. Bahkan jika kita merujuk kebeberapa negara maju yang tergabung dalam ISTE.ORG , "basic skill" yang harus dimiliki peserta didik di saat ini tidak hanya Membaca, Menulis dan Berhitung, akan tetapi ada basic skill yang keempat yakni "Computational Thinking" atau kemampuan berfikir komputasi. 

Selanjutnya kebijakan Informatika ini hendaknya juga menyentuh hingga jenjang SMK, karena mata pelajaran Informatika merupakan antitesis dari permasalahan TIK yang ada dijenjang SD,SMP dan SMA serta mata pelajaran KKPI untuk jenjang SMK. Hal ini dilakukan agar juga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kendala yang mungkin dihadapi jika MEWAJIBKAN mata pelajaran INFORMATIKA ini mungkin mengenai jumlah guru, kompetensi guru dan sarana-prasarana pendukung pembelajarannya. Namun hal itu sebenarnya bukan alasan jika kita mau melihat dan belajar dari pengalaman lalu. Kebijakan UNBK setelah tiga tahun dengan keterbatasan sarana buktinya saat ini bisa dilaksanakan dibanyak sekolah, dan tentu sarana tersebut harus dimanfaatkan saat tidak digunakan untuk keperluan UNBK. Saat mata pelajaran TIK/KKPI lahir dan wajib diterapkan di Kurikulum 2006, saat itu tidak semua sekolah juga memiliki sarana-prasarana, namun secara bertahap bisa terpenuhi juga.

Dengan meWAJIBkan mata pelajaran Informatika, maka satuan pendidikan akan terdorong untuk melengkapi sarana prasarana dan tenaga pengajarnya secara bertahap, namun jika diSUNNAHkan atau Optional/Pilihan maka kecenderungannya para pengambil kebijakan sekolah akan tetap memilih seperti saat ini, tidak mengadakan mapel TIK/Informatika atau tidak melaksanakan Bimbingan TIK, pun andai melaksanakan Bimbingan TIK hanya sekedar formalitas kurikulum namun dalam implementasinya tetap tidak dilaksanakan/sulit untuk dijalankan.

Sekali lagi ESENSI dari mata pelajaran Informatika untuk membekali peserta didik dengan BASIC SKILL yang ke-4 yakni Computational Thinking (CT) atau "Berfikir Komputasi". Ketika dunia sudah menyepakati mengenai PENTINGnya CT sebagaimana pentingnya Reading, Writing, Arithmetic, maka Algorithms (Computational Thinking) sebagai basic skill yang ke-4 menjadi wajib dan keharusan untuk segera diterapkan karena DUNIA tidak akan MENUNGGU Kita !

Untuk itu AGTIFINDO tetap berharap dan mendorong agar mata pelajaran Informatika diundangkan sebagai Mata Pelajaran WAJIB dengan Implementasinya secara BERTAHAP (piloting) hingga tahun 2022 untuk memberikan waktu yang cukup agar satuan pendidikan dapat menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya.



DPP AGTIFONDO

Jumat, 14 Juli 2017

Workshop G-Suite for Education & Sains Komputer

Roadshow AGTIFINDO to JOGJA kali ini mengambil tema Google Suite (G-Suite) for Education dan Sain Komputer. Tema ini dipilih karena memang menjadi fokus tersendiri bagi AGTIFINDO untuk memasyarakatkannya guna meningkatkan mutu dan kompetensi guru-guru TIK/KKPI. Kegiatan yang diselenggarakan di Edutel Yogyakarta pada 9-10 Desember 2016 ini diikuti oleh pengurus DPP AGTIFINDO dan DPD AGTIFINDO Yogyakarta dan anggota.
Adapun materi lengkap sebagai berikut :

1.Arah kebijakan TIK/KKPI
2.Sain Komputer by Eduspec
3.Sain Komputer by Intel Indonesia
4.Sain Komputer by Scratch/Dicoding
5.Penyusunan KI/KD TIK (Sain Komputer)
6. Penyusunan buku TIK (Sain Komputer)
7.Workshop GEG : (Umum)
   Google Forms untuk Ujian, Penilaian, Analisis, Media, MobileApp, PPDB/PSB
8.Sosialisasi Eraport SMA (Ekstra-Umum)

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yg telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.








Jumat, 19 Mei 2017

UNGKAP MISTERI UN & USBN di SMA/MA ?

Pasca Ujian Nasional (UN) yang sudah tidak menentukan lagi secara dominan dalam kelulusan dan pasca "ditolaknya" moratorium UN, kini hadir sebuah istilah baru atau nomenklatur baru yang sedikit asing dikuping dan ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai pihak, nomenklatur yang dimaksud adalah USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional). UN tetap berjalan dan USBN tetap dilanjutkan.

USBN yang di lounching beberapa waktu yang lalu bukan merupakan rencana pengganti UN. USBN hadir untuk meningkatkan mutu/kualitas Ujian Sekolah (US) yang selama ini dianggap sebelah mata oleh banyak orang baik dari kalangan guru, siswa hingga orang tua. Ada semacam dikotomi antar mapel UN dan Non-UN, ada semacam kesenjangan perlakuan antara anak emas (mapel UN) dan anak perak serta anak perunggu (Non-UN). 

Banyak sekolah yang melakukan percepatan mapel Non-UN hanya sampai akhir semester 5, padahal Output dari sebuah pendidikan formal untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dijabarkan kedalam KI/KD semua mata pelajaran yang diajarkan selama peserta didik menempuh pendidikan baik kemampuan/kompetensi Spritual, Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan. Jangan sampai sekolah terjebak lagi dengan pola menganakemaskan mapel UN dan USBN sehingga mengabaikan mapel non UN/USBN.

Untuk USBN, kisi-kisi soal telah dibuat dan disediakan oleh BSNP dan Puspendik untuk selanjutnya akan didistribusikan. Kisi-kisi USBN bergantung dengan Kurikulum yang berlaku di Satuan Pendidikan (bukan irisan K2006 dan K13), kisi-kisi yang ada tersebut berbentuk kisi-kisi umum (blue print) bukan berbentuk indikator soal dan memiliki tingkat paralel sola yang banyak. Materi yang keluar mengacu pada materi-materi essensial dan materi-materi berprasarat/berkelanjutan. Dan soal yang dikembangkan mengarah ke kemampuan berfikir kritis (HOTS) sekitar 25% dan 75% soal-soal sederhana ( Level 1 hingga Level 3) yang dibuat oleh provinsi/kabupaten/kota.

Data yang kami peroleh dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dan Direktorat Pembinaan SMA pada Subdit Penilaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didapatkan kesimpulan awal bahwa terdapat ksesenjangan yang cukup lebar antara hasil Ujian Nasional (UN) dan hasil Ujian Sekolah (US). Berdasarkan hasil telaah dan analisa data diperoleh informasi bahwa hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah kualitas soal UN dan US yang berbeda sehingga tidak dapat mengukur pencapaian KD dan SKL, disampaing permasalahan lain seperti manajemen penyelenggaraan US, Integritas, Kompetensi Profesional dan Pedagogis seorang guru dan lain sebagainya.

UN dan USBN hadir keduanya didalam sistem penilaian di Indonesia sebagai sebuah kompromi positif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil ujian guna pemetaan mutu pendidikan guna mencari treatmen terbaik untuk menyelesaikan temuan permasalahan dan kekurangan yang masih ada dan terdapat dalam UN. Ketika banyak sekolah sudah mulai memilih penyelenggaraan UN-BK maka Indeks Integritas UN agak sulit untuk diukur jika dibandingkan dengan UN-Berbasis Kertas sehingga hadirlah pola yang ada saat ini sebagai salah satu pertimbangannya.

Selama ini kita hampir selalu mengacu pada hasil PISA, TIMSS dan INAP untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia selain dari UN yang kita selenggarakan sebagai pembanding. Kita berharap banyak dari mekanisme USBN dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan US disatu sisi dan sekaligus meningkatkan kualitas soal-soal ujian yang ada dengan harapan proses pembelajarannyapun akan berubah dan mengarah ke Communication, Colaboration, Critical Thinking dan Creatifity (4C).

Pada jenjang SMA/MA, peserta didik akan mengikuti ujian 3 Mapel UN + 1 Mapel Pilihan Jurusan. Peserta didik diberikan kebebasan memilih salah satu mata pelajaran pilihan jurusan yang menimbulkan tanda tanya besar, mengapa hanya 1 ? Satu mata pelajaran dianggap telah cukup untuk mewakili seluruh mata jurusan yang ada. Mapel bahasa digunakan untuk mengukur nilai kompetensi literasinya, matematika untuk mengukur salah satu kemampuan dasarnya, dan 1 mapel jurusan untuk mengukur kompetensi keahlian dominan di jurusan yang dia ambil.

Pertanyaan berikutnya yang akan timbul tentu adalah pertimbangan apa yang akan dilakukan dalam memilih mata pelajaran pilihan tersebut ? Pertimbangan paling praktis dan pragmatis yang mungkin akan diambil siswa atau orang tua adalah mengacu pada tingkat resistensi mata pelajaran hubungannya dengan soal-soal yang akan keluar dan estimasi nilai yang akan didapat, ada pula pertimbangan lainnya yakni jurusan yang akan ditempuh pada perguruan tinggi yang akan dituju. Jika diserahkan kesekolah yang menentukan mata pelajaran pilihan jurusan tersebut tentu pertimbangannya akan lain lagi, misalnya kemudahan dalam pengadministrasian dan target pencapaian Indeks Integritas UN/USBN dsb.

Misteri lainnya dibalik pilihan mata pelajaran tersebut adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai berbagai permasalahan yang ada disatuan pendidikan. Apakah masalahnya ada pada peserta didiknya, terdapat pada gurunya, atau malah satuan pendidikannya yang bermasalah, atau instrumen dan soal yang digunakan bermasalah. Misal saja dari 100 siswa yang menempuh ujian akhir di sebuah satuan pendidikan, 45% memilih mapel A, 30% memilih Mapel B dan 25% memilih Mapel C, serta semua siswa juga memilih Mapel USBN 3 Mapel + 3 Mapel Jurusan. Artinya seorang siswa akan mengikuti UN Pilihan Kimia sekaligus akan mengikuti juga USBN Kimia, what Next ?

Hampir-hampir belum ada sekolah yang mengeluarkan kelulusan "Double Degree", artinya siswa akan menerima sertifikat/ijasah Lulus UN dan sertifikat/ijasah Lulus US. Yang banyak terjadi saat ini adalah sertifikat/ijasah kelulusan yang mempertimbangkan UN dan US dengan proporsional. Jarang sekolah menetapkan Standar Kelulusan diatas Standar Nasional, bahkan hampir-hampir tidak ada dan sukar ditemukan siswa yang dinyatakan Lulus UN namun dinyatakan tidak Lulus Ujian Sekolahnya terkecuali karena alasan Sakit, Menikah, Masuk Sel atau Meninggal Dunia.

Langkah berikutnya adalah meningkatkan variasi soal ujian yang diberikan karena Pilihan Ganda (PG) tidak mampu menstimulur dan mengukur secara maksimal untuk kemampuan peserta didik dalam kompetensi/kecakapan Abad 21 yakni, Communication, Colaboration, Critical Thinking dan Creatifity (4C). Pilihan ujian dengan uraian / isian merupakan tantangan kedepan bagi penyelenggaraan USBN dan bentuk-bentuk ujian atau penilaian lainnya yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.

Saatnya kita, guru dan satuan pendidikan untuk berbenah guna meningkatkan kualitas Ujian dan Proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan lebih bermartabat dari yang ada saat ini. Keluar dari Zona Nyaman itu merupakan Pilihan !

(Analysis by Fathur)

Minggu, 18 Desember 2016

UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

Hari ini hingga empat hari kedepan,  saya berada di The Sultan Hotel Jakarta, 18-21 Desember 2016 dalam  rangka mempersiapkan Kisi-kisi dan soal-soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), GTK mengadakan kegiatan penyusunan Kisi-Kisi  Soal  Ujian Sekolah  Berstandar  Nasional  yang  melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait  yakni  Balitbang, BSNP, Puspendik, Puskurbuk, Pakar  dari  berbagai  mata  pelajaran, Ditjen GTK, dan Ditjen Dikdasmen.

Arah kedepan,  dimana UN sudah tidak menentukan kelulusan maka penguatan Ujian Sekolah yang bermartabat, berkualitas dan kredibel menjadi sebuah keniscayaan mengingat di Sekolahlah masa depan bangsa ini akan ditentukan.

USBN yang digadang-gadang sebagai formulasi baru pengganti UN (meski bukan demikian) akan tetap dilanjutkan meskipun moratorium UN tidak jadi dilaksanakan.

Data hasil telaah soal ujian sekolah yang ada tergambar bahwa soal yang dibuat oleh guru-guru kita masih berada di level C2 dan C3 dan banyak pula ditemukan soal-soal yang ditulis tidak memenuhi kaidah penulisan butir soal.

Tetap semangat menjaga kualitas Ujian Sekolah paper/komputer based karena semua pelajaran itu penting!!!

Pertanyaan yang menarik adalah TIK termasuk yang akan di USBN-kan ?  Sudahkah siap siswanya di era TIK menjadi B-TIK, dimana siswa tidak memiliki kompetensi terstandarisasi yg cukup untuk diUJI karena diajarkan secara sporadis tidak diajarkan secara terstruktur di kurikulum 2013.

Akankah ini bagian akhir atau lembaran awal berakhirnya mimpi buruk tentang B-TIK...? :D

Implikasinya,  sudah akan berkurang dikotomi antara mata pelajaran UN dan Non-UN.  Sudah tidak akan ada lagi percepatan mapel Non-UN agar ditamatkan diakhir semester 5. Siswa akan dikejutkan dengan bentuk soal uraian yang diharapkan dapat memicu creatifity, critical thinking, colaboration dan communication.

Tentu PR sekolah selanjutnya adalah tidak hanya mengembalikan mapel-mapel Non-UN kehabitatnya,  akan tetapi mampu melatih guru-guru dalam membuat soal-soal yang baik, benar, HOTS serta HODS.

Kesimpulannya, ada UN maupun tidak ada UN,  ada USBN maupun tidak ada USBN soal yg dibuat guru harus benar-benar berkualitas dan dapat mengukur kompetensi peserta didik, sehingga pada akhirnya diharapkan proses pembelajaran pun akan lebih berkwalitas.

Minggu, 02 Oktober 2016

ALIH FUNGSI GURU TIK/KKPI DAN MAPEL LAINNYA? (Tanda Kiamat B-TIK)

Beberapa hari terakhir ini, sebagian besar bapak/ibu guru yang masuk dalam program guru pembelajar akan mendapatkan notifikasi seperti tampak pada gambar disamping ketika mebuka aplikasi "sim.gurupembelajar.id". Notifikasi tersebut berisi pemberitahuan tentang Pendaftaran Program Sertifikasi Guru dan Sertifikasi Keahlian Guru SMK/SMA (Alih Fungsi).
Adapun isi lengkap dari notifikasi tersebut adalah " .... Menindaklanjuti Inpres No. 9 tahun 2016, maka Dirjen GTK menyelenggarakan Pendaftaran Program Sertifikasi Guru dan Sertifikasi Keahlian Guru SMK/SMA (Alih Fungsi) atau resertifikasi prioritas bagi :

  1. Guru SMK yg mengajar mata pelajaran adaftif khususnya mapel IPA, IPS, Kewirausahaan dan KKPI
  2. Guru TIK SMA dan guru teridentifikasi berlebih antara lain guru PPKN, Biologi, Fisika, Kimia, Geografi, Ekonomi, Bahasa Asing dan Antropologi

Ada beberapa hal menarik untuk dicermati sehubungan dengan notifikasi tersebut :
  1. Notifikasi tersebut lebih menyorot keberadaan dan eksistensi guru KKPI dan guru TIK yang mungkin sudah dianggap tidak ada di peta kurikulum oleh dirjen GTK.
  2. Jika mengacu pada kondisi sekarang jumlah guru TIK untuk melaksanakan permendikbud 68 & 45 masih jauh dari cukup. Masih dibutuhkan 3-4 kali lipat dari jumlah guru TIK (K13) yang masih tersisa sekarang dengan asumsi 1 orang guru TIK mengampu 150 siswa/peserta didik. Disatu sisi kekurangan disisi lain dianggap berlebihan bahkan cendrung tidak perlu (semoga yg bermazhab BTIK cepat sadar)
  3. Diawal tahun 2005/2006 saat kurikulum 2006 lahir dimana TIK saat itu masuk sebagai mata pelajaran wajib, kebijakan pemerintah saat itu mengizinkan semua guru mapel dapat mengampu mata pelajaran TIK/KKPI karena memang belum ada lulusan LPTK TIK dan kondisi darurat. Namun apa yg terjadi saat K13 lahir ? mereka semua hampir terdepak dari disiplin kompetensi baru mereka tersebut. Kini hal tersebut ditawarkan kembali kepada bapak/ibu guru. Apakah ada jaminan hal itu tidak terjadi lagi ? Apakah ada jaminan kebijakan tidak berubah ? Apakah ada jaminan regulasi akan menguntungkan mereka ? Silahkan bapak/ibu guru perhitungkan dengan matang
  4. So, bagi teman-teman setanah air, jangan terburu-buru mengambil sikap, terlebih disisa 2 tahun kepemimpinan nasional ini. 
  5. Hendaknya ada kajian mendalam dan konfrehensif jangan sampai merugikan guru, sehingga terkesan jadi kelinci percobaan kebijakan yang ada. 
  6. Pemerintah berupaya menggenjot SMK, namun kenyataannya penyumbang pengangguran terbesar berasal dari lulusan SMK (detik.com), jangan sampai guru-guru yang hijrah tersebut jadi pengangguran lagi disekolahnya terlebih di SMK mengenal Sistem On/Off untuk jurusan-jurusan tertentu. Disisi lain tuntutan Dapodik luar biasa tidak berfihak pada keberagaman yang ada di SMA/SMK. Sekali lagi pemerintah harus mengkaji benar-benar dari sisi siswa, guru, kurikulum dan sistem dapodik yang relatif statik yang cenderung tidak mendukung pengembangan di SMA/SMK.
Dan sebagai pertanyaan penutup dari tulisan saya kali ini adalah tanda-tanda kiamat B-TIK sudah didepan mata, masihkah anda menganggap B-TIK opsi terbaik ?

Sebagai bahan renungan (tulisan sebelumnya) :

Saat PP32 lahir sehingga TIK dihapuskan, kita katakan tolak PP32, TIK,/KKPI harga mati sebagai mapel, saat itu kita tidak mengatakan sudah realistis saja TIK sdh hilang sehingga ikuti sistem yg ada. Kita terus berjuang hingga lahir permen 68.

Saat Permen68 lahir, kita tetap katakan tolak permen68, TIK,/KKPI harga mati sebagai mapel, saat itu kita tidak mengatakan sudah realistis saja TIK sdh hilang sehingga ikuti sistem yg ada syukuri aja permen 68. Kita terus berjuang hingga lahir permen 45.

Saat Permen 45 lahir,  kita katakan tolak permen 45,  TIK,/KKPI harga mati sebagai mapel, saat itu kita tidak mengatakan sudah realistis saja TIK sdh hilang sehingga ikuti sistem yg ada syukuri permen 45. Kita terus berjuang hingga lahir TIK balik sebagai mapel.

Itulah yg namanya fokus terhadap fatsun kebijakan. Hanya oportunislah yg akan bernaung pada zona nyaman individu dan orang seperti ini biasanya tidak mengerti sejarah.

Jika dulu kita bersikap menerima PP32 maka kiamatlah saat itu guru tik/kkpi, begitulah pula sekarang, jika berhenti sampai di permen45 maka tinggal menunggu waktunya saja kiamat yg tertunda itu akan datang.

Menerima permen 68 dan 45 bukan berarti harus mensosialisasikan dgn kekeh. Terima dgn catatan artinya diterima namun tetap fokus pada perjuangan awal.  Jika tidak,  itulah yg namanya oportunis. Saat PP32 lahir ada oportunisnya,  saat permen68 lahir ada oportunisnya, saat permen45 lahir ada oportunisnya.... Namun yg masih berpegang pada fatsun politik kebijakan perjuangan masih sangat banyak dibanding para oportuniis...

O ya satu lagi,  nggak ada tuh kita singgung masalah sertifikasi..., Yg ngomongin sertifikasi ya diotaknya cuman ada duit doang.... Rusak dah tu otaknya...

1) mensoSIALisasikan btik tapi tdk melaksanakan atau 2) tidak ikut mensosialisasikan btik tapi melaksaakan atau 3) tidak ikut mensosialisasikan tapi melaksanakan dan terus berjuang tik menjadi mapel.

Diposisi ketiga itulah kami.

Jumat, 16 September 2016

E-Raport SMA 2016

Aplikasi e-raport jenjang SMA tahun 2016 telah dirilis untuk dapat digunakan secara gratis. Aplikasi ini menggunakan data prefil dari Dapodik 2016B dan hasil pengolahannya tersingkron ke Dapodik. Untuk saat ini eraport SMA baru dapat melayani secara maksimal untuk Kurikulum 2013 dengan Sistem Paket, sedangkan sistem SKS masih perlu penyesuaian lebih lanjut.

Aplikasi eraport ini direkomendasikan oleh direktorat PSMA dalam mempermudah pengelolaan nilai raport di sekolah khususnya pada jenjang SMA. Sedangkan untuk jenjang lainnya masih terus dikembangkan. Adapun beberapa catatan atau prasyarat agar aplikasi ini dapat berjalan maksimal sebagai berikut :

1. File installer terdiri dari 32 dan 64 bit dengan size/ukuran sekitar 25 MB
2. Disarankan menggunakan sistem Clien-Server (agar bpk/ibu guru bisa bekerja maksimal)
3. Pada PC/Laptop/Server yang digunakan telah terinstal Dapodikmen/Dapodik Ver. 2016B
4. Dapodik 2016B tersebut bukan hasil PATCHING (harus fresh installer)
5. Data pada Dapodik harus sudah terisi lengkap minimal sampai sub PEMBELAJARAN
6. Dapodik yang digunakan harus terisi data dengan menggunakan PREFILL terbaru 
7. Pada menu admin di Eraport terdapat tombol tombol Sinkron untuk melakukan proses sinkronisasi ke dapodik di PC untuk mengunduh data dapodik ke eraport. (eraport bekerja pada mode offline untuk sinkron ke data dapodik di server/PC lokal)
8. Untuk masuk ke admin gunakan username dan password admin
9. Ikuti dan selesaikan semua tahapan admin, guru, dan wali kelas.
10. Untuk user guru dan siswa lakukanlah proses generate
11. Untuk user wali kelas admin membuatkan sesuai data pada dapodik.

Versi 64 Bit http://drive.google.com/file/d/0Bxx_9zuh_ZHKQTZnNXVPRjJ0cDg/view?usp=drivesdk

Versi 32 Bit  https://drive.google.com/file/d/0Bxx_9zuh_ZHKQzljYkh5SC05Szg/view?usp=sharing

Link Terbaru : http://bit.ly/eraport2016